Adverdtorial Berita Desa Investigasi NASIONAL Paralegal

Tiga Proyek Plengsengan Tanpa Papan Nama, Langgar Undang-Undang (KIP)

Madiun,Sinarpolitan.com -Tiga Proyek Plengsengan Tanpa Papan Nama,Tiga Desa Yaitu Desa Klorogan,Desa Banaran,Desa Jogodayuh Diduga Proyek Siluman untuk Bohongi Masyarakat Dokumentasi di Dusun Krajan, Rt,001, Rw,001 Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun ,Provinsi Jawa Timur ,Jumat (31/12/2021)

“Proyek berbau siluman tak bertuan tepat nya di Desa Klorogan,Desa Banaran,Desa Jogodayuh diduga pekerjaan proyek melanggar undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan tidak transparan mengunakan dana negara.

Proyek yang di kerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran dari mana, Semestinya pihak perangkat Desa memberi pemberitahuan apa bila proyek tersebut di borongkan atau di CV kan sama orang lain, dan apabila di kelola sendiri sama pemerintah desa kenapa tidak memasang papan nama yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Pusat.

proyek Plengsengan yang sekarang masih baru di kerjakan itu, harus wajib menggunakan papan informasi atau plang merk proyek tersebut, untuk mudah di awasi oleh masyarakat setempat, dan melihat proyek bersumber dari dana mana ataupun dana apa.

Pemerintah Desa Klorogan harus memahami undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik KIP, semua masyarakat berhak tahu karena dana bersumber dari uang pajak rakyat, dan kembali untuk rakyat.

Temuan di lapangan dengan Tidak adanya proyek papan nama sudah melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, di mana pembinaan pekerjaan setiap bangunan yang di biayai negara wajib mengatur nama proyek, di mana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau pekerjaan pekerjaan.

Saat kami konfirmasi Tokoh Masyarakat Sumber anggaran dana hibah dari Pusat, sedangkan proyek tersebut diduga program pokmas.Masyarakat selaku kontrol sosial sangat menyayangkan pekerjaan tersebut.(Red/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *