Adverdtorial Berita Desa Investigasi NASIONAL Paralegal

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Jakarta,Sinarpolitan.com-Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.Berdasarkan Peraturan Peraturan dan Hukum UU desa NO O6/2014 pasal 82. Selasa (17/8/2021)

1.Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
3.Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4.Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5.Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Permendagri no 73 Tahun 2020, pasl 23 ayat 4
informasi yang berhak masyarakat dapatakan.

1.APBDes,
2.Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan,
3.Realisasi APBDes,
4.Realiasi kegiatan,
5.Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,
6.Sisa anggaran atau bahasa kerennya SiLpa.

Di jelaskan dalam permendagri no 20/2018 pasal 9

1.APB Desa terdiri dari:
a.pendapatan Desa;
b.belanja Desa;
c.pembiayaan Desa.
2.Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
3.Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
4.Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.(Red/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *