Berita Desa Investigasi Paralegal Politik

Lilik Indarto Gunawan SH.Mhum Kades Ngale Perbup 38 Pasal 29 Terkait Scoring Sistem ini Rawan Sekali Menimbulkan Gesekan Dan Munculnya EO Pilkades Serentak Kab.Madiun Th 2021

Madiun,Sinarpolitan.com -Gonjang-ganjing munculnya Peraturan Bupati Kab. Madiun No. 38 Tahun 2021 Tentang Kepala Desa banyak disorot berbagai pihak. Setelah sebelumnya LSM Pentas Gugat., kini muncul dari salah satu kepala desa.

Lilik Indarto Gunawan, Kepala Desa Ngale Pilangkenceng Kab. Madiun Suarakan, melihat hadirnya Perbup 38 tahun 2021 tentang Kepala Desa, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades di Kab. Madiun, banyak sekali Pasal – pasal yang ganjil.

“Pasal 29 misalnya, yaitu tentang adanya skoring. Dengan adanya sistem skoring secara otomatis menghilangkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Secara komperhansip aturan apakah ada pembeda seseorang untuk mencalonkan di dalam sebuah demokrasi,” kata Lilik

” seharusnya skoring tidak ada, ya kalau ada calon lebih dari 5, langsung aja diadakan tes tulis. Dan sistem ini rawan sekali menimbulkan gesekan- gesekan. Sekarang aja dibawah sudah mulai terjadi gesekan,

Sebagai contoh, seseorang yang dipandang masyarakat bagus tapi nilai skoringnya rendah Perbup ini nanti akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan”, ungkapnya.

“Munculnya fenomena banyak perangkat yang dikoordinir untuk mendaftar. Dan juga munculnya EO pilkades. Ada yang mengkoordinir berarti kan ada yang mengendalikan”, tambah Lilik

Kemudian kaganjilan lagi di Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dmana, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari perangkat desa setempat.

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bendahara desa setempat;

“Ini yang punya gawe kan BPD, serahkan semuanya kepada BPD untuk pembentukan kepanitian. Seharusnya perangkat desa bersikap netral dan tidak duduk di dalam kepanitiaan. Itu nanti juga akan menimbulkan masalah baru dengan pertanggung jawabanya” pungkasnya

Saya berharap Pasal-pasal di Perbub ini bisa dikaji ulang demi terciptanya Pilkades di Kab. Madiun yang aman dan damai.(Red/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *