Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK

Jakarta,Sinarpolitan.com-Meningkatkan mutu Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK terkait Percepatan Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No. 28/1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Jum’at (10/9/2021)

Melaporkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana dimaksud pasal 3 PP Nomor 43/2018, tentang indikasi korupsi yang mencakup bukti – bukti kerugian negara, serta diperlukan pencegahan agar tidak membahayakan dirinya sendiri demi korupsi.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *