Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

ABDIMAS FAKULTAS HUKUM UNIPMA : Sengketa Pertanahan dan Solusinya” Sebagai Implementasi Perkuliahan Hukum Agraria

Madiun,Sinarpolitan.com-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun kembali melakukan penandatanganan kerjasama (MOU) dengan Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, pada hari Jumat, 13 Agustus 2021. MOU ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. Bersamaan dengan itu tim dosen bagian hukum Agraria menjadi nara sumber yang terdiri dari Kaprodi Fakultas Hukum Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn, Sekprodi Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H., dan dosen FH Universitas PGRI Madiun Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Adapun tema pengabdian masyarakat adalah “Penyuluhan dan Pendampingan Hukum di Bidang Pertanahan: Sengketa Pertanahan dan Solusinya” sebagai Implementasi Perkuliahan Hukum Agraria. Direspon baik oleh Muhammad Muslih kepala desa Banjarejo, Ngadiluwih, Kediri.
Di buka langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. beliau menyatakan bahwa, “Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah, sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya”. Bergayung sambut dengan beberapa pertanyaan dari bapak kepala desa terkait dengan warganya yang mempunyai persoalan terkait dengan sertifikat tanah, bagaimana system hokum tentang sertifikat ganda, langsung dijawab oleh para nasa sumber dimana Sertifikat yang sah menurut hukum adalah sertifikat yang muncul lebih dahulu. Dasar hukum pengaturannya dapat pada: A). Yurisprudensi MA No. 5/Yur/2018 menyatakan apabila ada surat sertifikat ganda atas tanah yang sama dimana keduanya sama2 otentik, maka bukti yang paling kuat adalah yang terbit dahulu. B). Putusan MA No. 976 K/Pdt/2015, Bahwa dalam menilai keabsahan dari 2 bukti hak yang bersifat autentik, maka berlaku kaidah hukum bahwa sertifikat yang terlebih dahulu muncul adalah sah dan berkekuatan hukum. C). Putusan MA No. 290 K/Pdt/2015, menyatakan jika timbul sertifikat ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terlebih dahulu.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *