Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

Ir. H. Eko Sukartono Soroti Perlindungan Tanah Persawahan Dan Irigasi di Banyuwangi

Banyuwangi,Sinarpolitan.com– Semakin sempitnya lahan pertanian di Banyuwangi perlu adanya Perlindungan Tanah Persawahan Irigasi Teknis harus dilakukan. senin (19/7/2021).

“Kita masyarakat Banyuwangi kebutuhan pokok pangan adalah beras dan kenutuhan pangan terus meningkat diiringi dengan jumlah populasi penduduk Banyuwangi yang semakin bertambah pula, seharusnya PEMDA Banyuwangi melarang tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi perumahan, ” ucap mantan Ketua DPRD Banyuwangi.

Hal tersebut sudah ada larangan,tertera pada Surat Menteri PUPR No. UM. 01.1.Mn/682 pada tanggal 9Juli 2015 ditujukan pada Bupati/Walikota yang isi pokoknya:agar dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga lokasi persawahan, terutama Sawah Irigasi Teknis untuk tidak diberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Pembangunan Perumahan.

Di Banyuwangi Pemerintah Daerah/perijinan seolah bertolak belakang dengan Surat Menteri PUPR tersebut. Membiarkan atau mempermudah untuk memberikan ijin pada Pengusaha Perumahan yang memanfaatkan Tanah Sawah Irigasi Teknis.

“Sukartono memgatakan, saya melihatnya sendiri Pembangunan Perumahan di wilayah Desa Badean Desa Sukojati,Pondok Nongko Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, jelas-jelas itu tanah sawah irigasi teknis. Kenapa begitu mudah perijinannya,Ada Apa?, “tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *