Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal Politik

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta Paparkan APBD Badung Pro Rakyat

Badung,Sinarpolitan.com – Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menegaskan, Pemerintah Kabupaten Badung sudah memaparkan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Badung yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede. Beberapa yang dijelaskan antara lain pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit oleh BPK RI tahun 2020. “Karena kami di dalam merancang, menetapkan dan pengawasan ini sudah bersama-sama DPRD Badung. Ini sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Kemudian berkenaan dengan RPMJ Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 ini merupakan rumah besar kita yang pada prinsipnya sudah disetujui oleh DPRD melalui seluruh fraksi. Ada beberapa masukan berkenaan dengan situasi sekarang ini dalam kaitannya dengan pandemi Covid19. Pihaknya sudah melaksanakan optimalisasi pajak dan melakukan sebuah ekstensifikasi pajak. “Kami sudah lakukan dan kami selalu koordinasi dengan teman-teman DPRD dalam hal ini karena kita sama-sama mengawasi, kita yang termasuk diberikan kewenangan untuk itu,” ujarnya.

Hal lain adalah koordinasi dengan pemerintah pusat terutama soal pengajuan dana perimbangan untuk wilayah Badung. Beberapa di antaranya adalah dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU). Ini adalah amanah yang harus kami lakukan dalam situasi pandemi Covid19 ini. Kabupaten Badung melakukan penundaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sejumlah 1000 orang. Penundaan dilakukan karena pandemi Covid19. “Saya kasihan dengan pemerintah pusat sebab nantinya yang membayar adalah pusat. Sementara bila tidak diterpa pandemi, jangankan bayar gaji para P3K, segala jaminan kesehatan dan tunjangan kita bayar sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, P3K artinya tenaga honor. Dia sama statusnya dengan pegawai negeri, cuman dia tidak mendapatkan uang tunjangan pensiun. Fasilitas semua dapat. Sesuai surat edaran Kementerian itu semestinya diberikan pertanggung jawaban oleh pemerintah pusat yang membayar. Jadi anggaran tahun 2021 ini saja untuk P3K Kabupaten Badung sebesar Rp 211 miliar. Kalau dibantu oleh pusat tidak masalah. Namun kalau dibayar kabupaten maka hal ini harus ditunda saja. Gaji pegawai itu dibayar oleh pusat. Kalau dihitung di Badung sebanyak Rp 717 miliar lebih. Sementara di Badung hanya sebanyak Rp 300 miliar dan sangat kurang. “Ini saja belum cukup, bagaimana mungkin mau merekrut P3K.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *