Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal Politik

BBPOM SURABAYA BERTEMU BUPATI BICARAKAN PENGEMBANGAN KEAMANAN PANGAN

Madiun,Sinarpolitan.com-Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menerima kunjungan kerja Kepala BBPOM Surabaya, Rustyawati di Pendopo Muda Graha. Bupati didampingi pimpinan OPD nampak serius karena dalam pertemuan ini membicarakan kualitas dan pengembangan keamanan produk pangan, dan tidak sekadar membahas labelisasi halal.Senin (14/6/2021)

Seriusnya Bupati ini tidak berlebihan, karena bicara kualitas dan keamanan pangan tidak bisa dipisahkan dengan UMKM, sementara sejak awal menjabat, Bupati sudah sangat konsen dengan pemberdayaan masyarakat itu. Maka tidak mengherankan jika jumlah UMKM di Kab. Madiun terus meningkat. Bupati juga memiliki alasan kuat untuk menjaga keabsahan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di Kab. Madiun, karena dirinya tidak mau seakan ‘berinvestasi penyakit’ akibat mengonsumsi produk pangan yang tidak sehat.

“Saya tidak mau ada produk pangan baru di Kabupaten Madiun yang bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari. Saat ini produk itu kita konsumsi aman-aman saja, tapi setelah beberapa tahun kemudian efeknya baru muncul. Ini harus kita pikirkan bersama,” ingat Bupati seraya ingin ada MoU dengan BBPOM untuk meneliti produk pangan guna menjamin kualitas dan manfaatnya untuk UMKM.

Ditemui seusai pertemuan, Kepala BB POM di Surabaya, Rustyawati menjelaskan kunjungannya ini dalam rangka shearing menyangkut pengembangan keamanan pangan berbasis komunitas, seperti di desa, sekolah dan pasar. Diharapkan komunitas ini menjadi role model pengembangan pangan sehingga mereka bisa mandiri untuk menentukan, memproduksi dan menjual produk pangan yang aman.

Mengenai ijin keamanan pangan, Rustyawati menjelaskan, sudah ada pembagian kewenangan antara BBPOM dan Kab/kota. Untuk yang di Kabupaten/Kota dialihkan dalam bentuk perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dimana standar produk pangannya sama dengan BBPOM. “Seperti home industri yang kemampuan finansialnya masih kecil dan memproduksi makanan yang beresiko rendah sebaiknya mengajukan ijinnya ke PIRT karena standar produk pangannya sama dengan yang keluarkan BBPOM,” ujar Rustyawati.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *