Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

Surat Terbuka Media se-Nusantara, 28 April 2021 Wartawan Republik Indonesia

Kepada:
Yth Presiden Republik Indonesia Joko Widodo
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing mewakili Perusahaan Pers dan profesi kewartawanannya, sebagaimana yang diatur oleh Konstitusi UUD 1945 dan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menyimak silang pendapat yang terjadi diruang publik terkait peran dan fungsi masing-masing sesuai amanat Undang-Undang, kami mengamati telah terjadi tumpang tindih serta tekanan yang dilakukan terhadap lembaga dibawa Presiden yaitu BNSP sebagai _*decision maker*_ dalam mensertifikasi Profesi, yang diamanatkan UU 13 Tahun 2003 dan turunannya PP 10 Tahun 2018 Tentang BNSP. Maka seharusnya BNSP hanya tunduk pada UU dan Presiden bukan tunduk terhadap tekanan lembaga non pemerintah lainnya.

Belum lama ini Komisioner BNSP Henny S Widyaningsih secara tegas telah memberikan pernyataan resmi dalam opening seremonial pada Pelatihan Asesor sektor Wartawan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia pada 14 April 2021 di Jakarta, bahwa hanya BNSP sebagai lembaga negara lah yang berwenang mengeluarkan Sertifikasi Profesi Wartawan melalui LSP yang mendapat Lisensi dari BSNP. Bahkan saat masih dalam opening seremonial tersebut, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih juga menegaskan bahwa Dewan Pers boleh saja melakukan Sertifikasi terhadap wartawan, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi karena itu adalah Kewenangan BNSP.

Pernyataan tersebut kemudian viral di seantero Indonesia terutama menjadi perbincangan hangat hingga, belum lagi pernyataan tersebut ramai diberitakan media lokal non mainstream.

Namun, berselang dua hari pasca pelaksanaan Pelatihan Asesor Wartawan berakhir, pada 20 April 2021 Dewan Pers bak “Kebakaran Jenggot”.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan *Siaran Pers* [terlampir] ditanda tangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, yang pada salah satu poinnya memuat *Bantahan Kepala BNSP Kunjung Maseta* isinya membantah Pernyataan Komisioner BNSP Henny S Widyaningsih terkait poin kewenangan BSNP dalam menerbitkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Pada hal bantahan Ketua BNSP tersebut adalah ucapan yang dikemukakan kepada Ketua Dewan Pers M Nuh saat menelepon Ketua BNSP Kunjung Maseta, yang mana secara _*etika komunikasi antarpribadi*_ pernyataan Kunjung Maseta kepada Muh Nuh melalui saluran telepon tersebut tidak sewajarnya dipublikasi melalui siaran pers Dewan Pers pada 20 April 2021.

Pada poin ini pula telah terjadi kontradiksi pendapat antara sesama Komisioner BNSP, yang mana menurut kami para wartawan tanah air “sengaja” dibenturkan oleh Ketua Dewan Pers M Nuh karena BNSP selama ini tidak mengakui Sertifikasi Kompetensi yang dikeluarkan konstituen Dewan Pers melalui UKW.

Oleh sebab itu, kami wartawan Indonesia yang tergabung dalam berbagai komunitas dan organisasi Pers/Wartawan baik nasional dan lokal mendesak Presiden Joko Widodo agar mencabut SK Dewan Pers yang diketuai Muh Nuh, sebab kami menilai Dewan Pers era Muh Nuh telah melampaui kewenangan UU Pers dan mengambilalih hak wartawan dalam memilih organisasi sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) UU Pers.

Kami juga menduga adanya tekanan serta upaya intervensi terhadap Komisioner BNSP. Hal itu terlihat dalam kontradiksi pernyataan Ketua BNSP yang muat dalam siaran pers Dewan Pers pasca Komisioner Henny SW menyampaikan pernyataan dalam opening seremoni di Pelatihan Asesor Wartawan oleh LSP Pers Indonesia.

Yang ter-update pada Rabu 28 April 2021 saat Ketua Dewan Pers M Nuh mengunjungi Kantor BNSP untuk mengharmonisasi hubungan antara Dewan Pers dan BNSP guna melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Lagi-lagi melalui saluran Instagram Dewan Pers, Ketua BNSP Kunjung Maseha mengatakan bahwa “satu-satunya lembaga yang teknis di bidang Pers adalah Dewan Pers, jadi apapun yang kami lakukan, kami tetap berkoordinasi denga Dewan Pers,” ujar Kunjung.

Ironisnya pernyataan tersebut telah mencederai Tupoksi BNSP sebagai *Otoritas independen* yang diatur oleh PP No.10.Tahun 2018 sebagai turunan dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Melalui BNSP jugalah memberikan lisensi kepada LSP Pers Indonesia untuk melaksanakan Pelatihan Asesor pada 14 April 2021 di Jakarta.

Jika demikian, maka pelaksanaan Pelatihan Asesor oleh LSP Pers Indonesia dipandang telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh BNSP. Sebagai LSP Pelaksana Pelatihan Asesor sektor Wartawan yang Lisensinya diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang telah menyatakan bahwa LSP Pers Indonesia telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi.

Maka seharusnya Ketua BNSP tunduk terhadap aturan di BNSP yang telah mengakui pelaksanaan Pelatihan Asesor Wartawan dan meminta semua lembaga terkait Pers untuk berkoordinasi dengan LSP Pers Indonesia.

Sedangkan, Ketua Dewan Pers Muhmamad Nuh dalam siaran pers melalui Instagram Dewan Pers mengatakan bahwa Dewan Pers adalah satu-satunya Lembaga yang menangani urusan Perpersan. “Sehingga nanti detail dari urusan pelatihan, peningkatan dibidang Perpersan itu nanti payung besarnya Dewan Pers, satu-satunya ada di payung Dewan Pers,” kata Nuh.

Pernyataan Muhammad Nuh ini menurut kami sangat bertolak belakangan pelaksanaan Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang bertahun-tahun telah berlangsung bahkan ada yang menggunakan ABPD Provinsi dan Kab/Kota.

sungguh ironi, sebab Dewan Pers baru pada 28 April 2021 ini mengunjungi Kantor BNSP guna mengharmonisasi dengan BSNP untuk menetapkan skema Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pers. Lah.. kok bisa melaksanakan UKW bertahun-tahun?

Atas pertimbangan tersebut kami memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Keputusan Presiden terhadap Dewan Pers era Muhammad Nuh dan menyerahkan sepenuhnya urusan Sertifikasi Kompetensi kepada BNSP sebagai Otoritas Independen di bidang Sertifikasi Kompetensi.

Berikut kami yang membuat pernyataan *Penolakan* terhadap Dewan Pers era Muhammad Nuh dan segala bijakannya;

1. Nama: Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom
Media: dailyklik.id
Jabatan: Pemred
Organisasi: Koorwil SPRI Wilayah Barat
No.Tlp: 081342277628

2. Nama: Mangapul Matondang
Media: BEnews.co.id
Jabatan: Pemred
Organisasi: Wakil Ketua SPRI Batam

3. Nama: Sudirman Bogie
Media: InsideNTB.com
Jabatan: Pimpinan Perusahaan Media No.Tlp: 085239775777

4. Nama: Erijon Damanik Wartawan Media: Metro Media
Jabatan: Pemred
No.Tlp: 085373920469

5. Nama: Hasan Basri
Media: kabarsatunusantara.com
Jabatan: Pemimpin Perusahaan
No.Tlp: 081294445758

6. Nama: Indra Sakti Barus Pimpinan perusahaan Majalah Journal Times/ online jurnalzone.com HP.085264992944.

kabarsatunusantara.com
Jabatan: Pemimpin Redaksi
No.Tlp: 081294445758

7. Nama: Helmi Purnama
Media: Sergapreborn
Jabatan: Pemred
No.Tlp: 082321460476

8. Nama: Feri Sibarani
Media: Aktualderik.com
Jabatan: Pemred
No.Tlp: 081268305177

9. Otti Batubara
Media : dailyklik. id (redaktur)
– Sektetaris SPRI Sumut
HP : 081212435358

10. Awaludin Hadi Prabowo
Media : Mediaema.com
Jabatan : Pemred
No Hp : 082255641088

11. RICO ADI UTAMA
Media : Koran Harian Persada Post
Jabatan: Pemred
HP: 082386452204

12. Nama : SHOLIKIN
Jabatan : Pimpinan Perusahaan PT. Gebrak Nusantara Paraduta & Ketua DPD SPRI Prov Kepri.

Media : gebraknusantara.co.id
HP : 081270426111.

13.Nama : Alwinsyah Putra
Jabatan : Pimpinan Redaksi
Media : Koran ‘Nusantara Post’dan Media Online ‘skinusantara.com’
HP: 082269364767

14. Nama : HARIS ALAINA
Jabatan : Pimpinan Redaksi
Media : mediasulutgo.com
Jabatan: Ketua DPD SPRI Gorontalo
HP: 085343640408

15. Nama : S. Djoko Ismono.
No. HP : 081235345976
Media : Harian BUANA (www.harianbuana.com)
Jabatan : Pimred
Organisasi Pers: Anggota SPRI
16.Nama : Mahyudin Nunu Tangguda
Tlp :082291151789
Media : GOSULUT.ID
Jabatan : Pemred
Organisasi PERS : SPRI
17.Rosdyana Hutagalung.Media Koran Mingguan: DETEKTIF MONITOR. Jabatan. Pemred. Hp.081396320400. Anggota SPRI

18.Syafri Effendi Nasution
Jabatan : Pemred SKU Anugrah Post dan Media online Anugrahpost.com
Anggota : SPRI
HP.0852 6431 2220

19.Pulkani Zainur, SE
Media : SKN BIDIK KASUS /Kabiro Kota Bukittinggi, dan mediaterobos.com / Kabiro Kota Padang Panjang & Kota Bukittinggi.
HP : 0813 7458 9281.
Organisasi : Wakil Ketua SPRI Kota Padang Panjang.

20. N . MUJIANTO
Nama perusahaan : PT.DHAFA NOVAL BHAYANGKARA ( DVB )
Nama media : Tabloid FBI ( fokus berita indonesia ) ” cetak & online ”
Jabatan : Pimpinan UMUM
Organesasi pers : SPRI
Hp. 081 233 159 775

21. Nama : Ardhi Solehudin
Media ; Realita News
Jabatan :Pimred
Hp : 082157856445

22. Nama : Kamsir s.pauba
Media : Bhayangkara Gorontalo News
Jabatan : Pimpinan Redaksi
Organisasi : SPRI Pusat Bidang Pemberdayaan Media.
No Hp : 085242823371

23. James Siagian ,SH.
Jabatan : Pimpinan Perusahaan Koran Mingguan DETEKTIF MONITOR. Hp.082168007555. Anggota SPRI

24.Perdi Wahyudi Nasution
Jabatan : Wakil Peminpin Umum Media SK Melayu Post
Anggota : SPRI
HP.085210911726.

25. Mhd Adnan Nst SH
Jabatan Pemred SK Melayu Post
Hp.082256003916
26.Roymansyah Putra Nasution Jabatan Kaperwil Media Online Warta In,Tintarakyat.com,Motivindonews.com.Ketua Hubungan Antar Lembaga (LO) Media Online Indonesia (MOI)

27. M Rodhi irfanto SH
TLP: 081283222280
Pendiri & Pemimpin Redaksi
Media policewatch.news

28. Zul Amri
Tlpn : 082238251258
Jabatan : Korwil Media Jurnal Reformasi News.Com Provinsi Papua

29.Mulyadi Bowo Witono.
Tlp 082233746574
Jabatan.Wakaperwil Jatim.
Media Nuansasinar.com

30. Latip Ibrahim
Telp. 085348370179
Jabatan. Wartawan Televisi Lokal CTV NETWORK

31.NANANG MA’RUF.SH / PERS
TELP /WA : 085231051822/082335226877
Jabatan.Pendiri PT.ALKA HAKIKI GROUP dan Pimpinan Redaksi Media Online,Youtube
Justice cyber.online dan Sinarpolitan.com

Silahkan dilanjutkan dan diteruskan hingga ke gadget Yang Mulia Presiden Joko Widodo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *