Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

RAKYAT BERHAK LAPORKAN OKNUM YANG MENYEMBUNYIKAN, MENUTUPI, MENGHILANGKAN DAN/ATAU MEMUSNAKAN DOKUMEN PUBLIK DIPIDANAKAN

Jakarta,Sinarpolitan.com-Badan Publik Desa (Pemdes, BPD, BKD, dan Bumdes) apabila menyembunyikan atau menutup-tutupi, terlebih menghilangkan atau memusnakan dokumen publik desa, dapat dilaporkan kepada Kepolisian sebagai tindak pidana. Sabtu (2/1/2021)

Hal ini dapat kita rujukkan pada:

1. Pasal 53 undang Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, yang menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum atau badan publik yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak dan atau menghilangkan dokumen informasi publik bisa dipidana dua tahun penjara.

2. UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 32 selengkapnya berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

3. Pasal 86 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 dipidana maksimal 10 tahun penjara.

Nah, dengan uraian di atas anda yang memegang jabatan dalam Badan Publik Desa, yaitu:
1. Pemerintah Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Badan Kerjasama Desa
4. Badan Usaha Milik Desa

Jangan lagi seenaknya menyembunyikan, menutupi, menghilangkan, atau bahkan memusnakan dokumen publik, arsip desa, antara lain:
1. Peraturan Desa
2. Peraturan Kepala Desa
3. Peraturan Bersama Kepala Desa
4. Keputusan Kepala Desa
5. Buku Tanah Desa
6. Buku Data Aset Desa
7. Buku Data Inventaris Desa
8. Dokumen Keuangan Desa
9. Surat berharga milik desa
10. Dokumen lainnya yang menurut sifatnya publik yang dikecualikan.

Bila ini dilakukan, Siapapun Tanpa Pandang Bulu akan berurusan dengan hukum pidana, dan rakyat sangat berhak untuk melaporkan Kepada Penegak Hukum Polri,Kejaksaan,Ombudsman RI,PosbaKum,Media Cetak dan Elektronik Nasional dan Internasional sebagai tindak pidana Kriminal .(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *