Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal Politik

Aktivis Hukum Mendorong Pemerintah dan DPR RI Mencabut UU ITE

Madiun,Sinarpolitan.com-Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Empat kelompok yang paling sering menggunakan UU ITE untuk melaporkan ke Kantor polisi,adalah Pejabat Pemerintahan, Pengusaha Polisi,Politisi. Jumat (19/2/2021)

Berdasarkan kajian data yang Tertulis ada orang yang paling banyak menggunakan Undang-undang ITE ini Empat tersebut,

Pejabat pemerintahan berada di posisi pertama. pejabat banyak yang menggunakan Undang-undang ITE ketika ada warga yang mengkritiknya di media sosial.

“Karena banyak masyarakat yang mengkritik program Monitoring dan Evaluasi kinerja di pemerintah pusat ,Propinsi,daerah Kota dan Kabupaten

Selanjutnya pengusaha ada yang paling banyak menggunakan UU ITE dalam laporan ke kantor polisi. Dia mengatakan pengusaha memiliki kekuatan finansial, sehingga lebih mudah memanfaatkan pasal karet di beleid itu.

Oknum Politisi di laporkan warga atas temuan kasus hubungan Wil atau Pil,Pelapor akan di gugat Politisi dengan pasal UU ITE.

Oknum Polisi. Dia mencontohkan kasus jurnalis Dhandy Laksono dan aktivis Ravio Patra yang ditangkap polisi atas aduan dari polisi itu sendiri.

Aktivis Hukum Mendorong Pemerintah dan DPR RI merevisi UU ITE. Bahkan menuntut Undang-undang ITE dicabut.

“Kalau UU ITE tanpa ada tindakan Revisi, maka diskriminasi dan Hak asasi Manusia masih menjadikan Perhatian Serius bangsa Indonesia dalam Era Digitalisasi.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *