Berita Desa Investigasi Paralegal

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 soal peran media dan Pers, diperkuat dengan UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi

Madiun,Sinarpolitan.com-Perusahaan Pers yang dulu diatur kerjasamanya dengan ke humasan di Pemerintahan, saat ini perusahaan pers dikembalikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi, Kabupaten dan Kota, Senin (15/2/2021)
ini berarti kesempatan kepada Perusahaan Pers menjalin hubungan lebih leluasa karena sudah diatur lengkap pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 soal peran media dan pers, dan diperkuat dengan UU Pers dan UU keterbukaan Informasi, juga UU Perseroan Terbatas yang memiliki keterkaitan yang menguatkan.

Ini berarti, Perusahan Pers lebih bebas bergerak dan berinovasi, berinspirasi dalam berkarya dan dapat menciptakan peluang kerja baru demi peningkatan SDM yang menjanjikan, apalagi CSR dan Dana Desa menjadi Utama penghasilan perusahaan pers sesuai dengan undang-undang. Dan pada itu, akhirnya Media Daerah bisa bersaing dengan media nasional dalam mencapai tujuan yang lebih profesional dan proposional dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Semoga pemangku kepentingan di dunia media dan pers khususnya di daerah mendapatkan pikiran satu tujuan yaitu motivasi untuk meningkatkan SDM, baik pers, media dan wartawan yang bersertifikat dan terverifikasi maupun yang belum dan menjadi satu tujuan untuk memajukan dalam satu kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan sosial sesuai amanah UU Pers. Dan tidak ada lagi beda warna dalam status Media dan Pers jika dana CSR dan Dana Desa sebagai peluang besar yang baru dalam Pendapatan hasil Kerja keras yang Maksimal .(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *