Berita Desa Internasional Paralegal

ilmu hukum (legal science) hanya bisa dipelajari Oleh Orang yang Memiliki Kecerdasan Penalaran dan Logika

Jakarta,Sinarpolitan.com-Jualan ilmu bukan pencari ilmu tapi pencari harta.kalau ilmu dibagi pasti Abadi dan baik sekali untuk membantu mencerdaskan kehidupan Bangsa ini.dan takkan berkurang walaupun itu dibagi karena kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar yang tak kita sadari. Senin (1/2/2021)

Pada situasi seperti ini, ilmu hukum (legal science) digambarkan hanya sekumpulan hapalan saja, tidak disadari bahwa ternyata ilmu hukum hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan penalaran dan logika.

Konsep Norma Hukum

Hukum adalah agregasi atau sistem dari norma-norma

Kata ”Norm” dalam bahasa-bahasa Barat, berasal dari bahasa Latin ”norma”, yang kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia

Norma hukum adalah preskripsi (resep)  bagi tingkah laku timbal balik antar manusia

Norma, jika sebagai kata sifat berarti ketertiban dan atau perintah

Fungsi norma adalah untuk memberikan perintah, memberikan kewenangan (authorising) , memberikan ijin dan  menderogasi

Inti studi ilmu hukum: Inti studi ilmu hukum adalah logika

”logika” sebagai suatu cabang keilmuan menjadi pokok ilmu (subject matter) dari ilmu hukum, karena ilmu hukum memerlukan usaha memaparkan, menggambarkan, menetapkan (posits) norma-norma. Logika juga diperlukan untuk membuat preskripsi  dan penentuan (ordain) suatu cara berpikir tertentu

Ilmu hukum juga mempelajari validitas suatu norma berdasar hubungan antara segala sesuatu yang ”harus” terjadi dengan sesuatu yang”biasa” terjadi. Juga memutuskan apakah suatu  norma sebagai suatu ”kewajiban” (duty)  atau sekedar ”kebiasaan” (to be accustomed) atau bersifat keduanya.

Hukum Positif vs Hukum Normatif

  Hukum Positif adalah agregasi atau sistem dari norma-norma yang pada kenyataannya diberlakukan di suatu waktu dan tempat tertentu

Hukum Normatif adalah agregasi atau sistem dari norma-norma yang Seharusnya (berdasar etika dan nilai) diberlakukan di suatu waktu dan tempat tertentu.

Hukum Positif vs Hukum Normatif

Hukum Positif adalah agregasi atau sistem dari norma-norma yang PADA KENYATAANNYA diberlakukan di suatu waktu dan tempat tertentu

Hukum Normatif adalah agregasi atau sistem dari norma-norma yang SEHARUSNYA (berdasar etika dan nilai) diberlakukan di suatu waktu dan tempat tertentu.

Ilmu hukum untuk orang-orang yang mempunyai kecenderungan relegius

Orang-orang yang relegius mempunyai perhatian khusus pada hal yang dipandang sebagai ”baik” dan ”buruk”, dimana segala hal yang diyakininya sebagai ” menuruti perintah Tuhan” adalah ”baik” dan yang segala yang ”melanggar perintah Tuhan” adalah ”buruk”

•  Meskipun demikian di negara-negara yang mayoritasnya relegius, norma-norma yang berada dalam hukum positifnya tidak disusun dengan mengacu pada ”perintah” atau ”larangan” Tuhan seperti yang terdapat di dalam kitab suci yang dianutnya

•Ilmu hukum untuk orang-orang yang mempunyai kecenderungan relegius adalah bersifat khusus, karena”KEWAJIBAN” hampir selalu berarti”KEBIASAAN”. Semua hal yang terjadi adalah suatu keharusan sebagai suatu kehendak Tuhan

Beda Penyamun dan Hakim

Seorang hakim yang memutuskan agar seorang penjahat dihukum penjara, memiliki makna subyektif “memerintahkan” agar penjahat dimasukkan ke penjara

Seorang penyamun di jalan raya yang memerintahkan seorang untuk menyerahkan uang kepadanya , makna subyektifnya adalah suatu tindakan “memerintah” (act of command)

Beda antara perintah seorang penyamun dengan norma sebuah badan resmi (legal organ): Setiap makna subyektif juga mengandung makna obyektif, dengan demikian suatu tindakan memerintah secara obyektif dapat dijadikan suatu norma yang mengikat, bila tindakan itu mendapat kewenangan (authorised)

Penjahat yang dihukum oleh pengadilan harus tunduk, karena itu merupakan perintah yang sah (lawful command) dari suatu badan administratif atau badan yudisial.

Jika seseorang tidak tunduk pada perintah penyamun, dia tidak melanggar norma dengan demikian dia tidak mempunyai kewajiban untuk mematuhi.

”law applying organ” adalah badan resmi yang berpegang pada norma-norma yang disusun oleh legislator. Sangat penting bahwa legislator seharusnya berisi orang-orang yang mempunyai keahlian dan integritas

Di negara-negara yang tata hukumnya masih lemah, sering terdapat law applying organ yang merangkap sebagai legislator, misalnya departemen-departemen yang mengeluarkan berbagai peraturan yang akan mereka laksanakan sendiri. Problem seperti ini, umumnya disebabkan oleh legislator ”resmi” tidak mampu bekerja secara efektif, yang menyebabkan penyusunan kitab undang-undang beserta berbagai amandemennya selalu membutuhkan waktu lama dan dana besar.

Beda Kitab Undang-Undang dan Buku Teks

Suatu kalimat yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang harus mempunyai satu makna. Kalimat dalam buku teks bisa mempunyai berbagai makna.

Kalimat dalam Kitab Undang-Undang bermakna suatu perintah (decreed)

teks bermakna deskriptif, karena tidak berkompetensi untuk memerintahkan suatu apapun

Contoh: kalimat ” Penjahat-penjahat Seharusnya dihukum penjara”. Kata ”seharusnya” dalam kalimat tersebut harus ada dalam Kitab Undang-Undang karena mempunyai makna preskriptif, yang bermakna mungkin dipenjara, mungkin tidak. Dalam buku teks, kalimat tsb bisa dituliskan sbb ”penjahat-penjahat dihukum penjara”, tanpa dilengkapi kata “seharusnya”.

Beda Ilmu Hukum dan Hukum Alam

Realitas  dari hukum alam berdasar  nilai “ benar” dari hukum alam tsb

Realitas dari legal science berdasar nilai “sah” (= valid = berlaku) dari hukum tsb

Realitas  dari alam pada umumnya adalah immanensi dari suatu keharusan (ought to) pada sesuatu yang sudah ada, misal hukum Newton tentang gravitasi, yang dinyatakan sebagai sesuatu yang “benar” setelah Newton menyatakannya, padahal sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah “benar” jauh sebelum Newton merumuskannya dan tetap “benar” sampai di masa yang akan datang.

Ilmu hukum terdiri dari norma-norma, yang dinilai sah atau valid bila dia harus ditaati oleh masyarakat di suatu waktu dan tempat tertentu. Berhubung sah atau tidaknya tergantung ruang dan waktu , maka norma hukum tidak mungkin mempunyai nilai “benar” atau “salah”, karena segala sesuatu yang bernilai “benar” atau “salah”  adalah tetap “benar atau “salah” dalam waktu yang “abadi” atau “dalam jangka waktu sangat lama”

Jiwa dari Undang-Undang

Latar belakang dari pemberian kebijaksanaan yang bebas (free discretion) adalah karena law-applying organ sering menghadapi situasi nyata yang rinciannya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang.

Tata Hukum  semua negara di dunia memberi kewenangan kepada law-applying organ untuk menerapkan norma-norma umum dari hukum khusus berdasar konsep analogi

Problem: Muncul ”Hukum-hukum baru” di pengadilan karena keputusan hakim-hakim yang berbeda. Di negara-negara yang belum maju, konflik antar ”hukum-hukum baru” masih banyak muncul

Problem diatasi dengan cara membuat suatu badan yang mempunyai kebijaksanaan yudisial (judicial discretion), yang bertugas membatasi kewenangan law applying organ.

Imperatif (pernyataan) yang dapat menjadi norma

Suatu imperatif (pernyataan) dapat menjadi norma bila memenuhi syarat validasi, dan tidak bisa dinilai sebagai norma, bila validitasnya diragukan atau disalahkan berdasar silogisme praktikal.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *