Berita Desa Internasional Investigasi Paralegal

Langkah Hukum 5 Ahli waris Sengketa Tanah Sawah di Serobot Markus Tanah

Madiun,Sinarpolitan.com-Keluarga ahli waris Bu sumir Almrh,Martorejo matal Alm, Somodimejo tasmi (Alm) Mengadu ke BPN kabupaten Madiun atas kepemilikan ahli waris ,surat dan kepemilikan tanah leter c sudah ada, Setelah 14 tahun ada pihak yang mengklaim (si A) . Setelah ditelusuri dan mencari data ke pemerintah desa slambur kec.geger kabupaten madiun, karena tanah sawah di lokasi blok bengkok dulunya adalah warisan nenek moyang mereka, saksi orang tua (kakek-nenek).Rabu (3/2/2021)
Suroso ahli waris Martorejo matal tanah sawah nenek dan kakek tidak pernah menjual atau gadai kepada siapapun . ikut sebagai saksi zaman dahulu,Hariadi ahli waris Bu sumir (Almh) kronologisnya
Sawah di pinjam oleh perangkat desa slambur untuk mendaftarkan perangkat desa persyaratan memiliki sawah luas 5 kotak,sudah pernah di tanyakan ke kantor desa slambur jawaban perangkat akan saya kembalikan .ganti uang berapa dan mereka yang lain juga di kembalikan .
Sujiono ahli waris sumodimejotasmi selama 14 tahun di serobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab tanpa melalui jual beli yang Syah dengan pihak ahli waris dan kita sepakat akan mendaftarkan sertifikat .Dasar hukum Pemindahan Hak atas Tanah karena Jual Beli
Pada dasarnya, setiap pemindahan hak atas tanah wajib dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), sebagai berikut:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nanang Ma’ruf,SH.Kuasa Pendamping ahli waris secara prinsip,jual beli yang dilakukan oleh H.jaini alamat RT 7 RW 14 Desa slambur kecamatan geger cacat hukum membeli sawah no sppt.004-0014 seluas 2800M2 .surat perjanjian jual beli H.suharto alamat RT 5 RW 1 Desa slambur kecamatan geger .saksi prayitno.dan Abu yahmin.belum dituangkan di dalam Akta Jual Beli (“AJB”) yang disahkan oleh PPAT, dan kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran tanah.

bahwa sertifikat nasional yang dimaksud di sini adalah pendaftaran AJB yang disahkan oleh PPAT pada Kantor Pertanahan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar perolehan sertifikat tanah (AJB sebagai dasar perolehan sertifikat tanah), dengan tidak adanya pendaftaran AJB tersebut, maka kekuatan pembuktian yang menandakan terjadinya pemindahan hak atas tanah yang menjadi sengketa mau tidak mau tidak kuat, terutama di pengadilan.
dalam Pasal 32 PP 24/1997, yaitu:

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Nanang Ma’ruf.SH maka idealnya harus dibuktikan dengan adanya AJB sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli dan sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.
ditentukan oleh Pasal 42 ayat (1) PP 24/97:

Sengketa Batas Tanah
Sebenarnya, yang menjadi permasalahan adalah apakah tanah yang dibeli oleh H.jaini sesuai batas-batas tanah (patok-patok tanah) diselenggarakan pertama kali setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (“UUPA”) berlaku,

Di dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dilakukan pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut beserta dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.dihadirkan saksi-saksi yang berkaitan pada saat pengukuran tanah berlangsung, tetapi jika tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menguatkan keterangan saksi, maka berlaku adagium unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi, jika hanya terdapat satu)

Langkah Hukum
Ius Curia Novit,bersifat judex juris, yakni memeriksa penerapan hukum a, maka tidak dapat diajukan alat-alat bukti baru, kecuali pada tingkat Peninjauan Kembali.

Kita akan kirim surat somasi keberatan kepada kepala desa slambur,ketua BPD slambur,Ketua Pokmas PTSL th 2021,Tim PTSL BPN kabupaten Madiun…5 Ahli waris keberatan jika H.jaini Melakukan permohonan melalui PTSl th 2021 .jangan di proses di jadikan sertifikat.dan kirim surat ke bapenda terkait Pemberitahuan Objek pajak (SPOP )dan Permohonan ke bupati Madiun terkait surat Permohonan mutasi Pecah obyek PBB Tahun pajak 2021 sesuai fakta dan data ahli waris tanpa di rekayasa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum akan kita sikat dan Berantas.sesuai Peraturan Per undang-Undangan yang Berlaku.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *