Berita Desa Internasional Paralegal

DIKLAT PRAKTEK HUKUM PERDATA

Madiun,Sinarpolitan.com- diklat praktek hukum perdata. Selasa (2/2/2021) lalu kita mengulas soal surat kuasa, dan hari ini kita akan bahas untuk Surat Gugatan Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat gugatan adalah :

1. Posita
Uraian tentang kronologis dari permasalahan tersebut itu semua karena jelas berawal dari “Identitas penggugat dan tergugat” Penggugat Sebaiknya dalam mengajukan suatu perkara ada 2 orang penggugatnya atau lebih, ini dimaksudkan jika salah satu dari penggugat tersebut telah tua/uzur ataupun meninggal maka perkara tersebut masih dapat dilanjutkan proses persidangannya. Dalam hal ini mengajukan gugatan pusaka tinggi harus dilakukan oleh mamak kepala waris karena ini telah diatur dalam yurisprudensi Adat Minang Kabau. Tergugat. Identitas tergugat kita peroleh dari kronologis kejadian atau perkara tergugat adalah orang-orang yang turun langsung/terlibat tetapi ia ada mempunyai pimpinan. Turut tergugat Menurut Retno Wulan turut tergugat adalah ikut serta sedangkan menurut Yahya harahap tergugat adalah orang yang diperintahkan oleh atasan Menurut Abdul Kadir Muhammad
· Beracara dalam arti yang sempit. Adalah dimulai semenjak gugatan dibuat sampai kepengadilan
· Beracara dalam arti Oliveral (umum) Adalah dimulai semenjak orang yang membutuhkan ahli hukum untuk menyelesaikan perkara itu sampai mempunyai putusan inkrah.
Dalam gugatan posita adalah Uraian tentang kejadian-kejadian sebagaimana proses, kronologis, jalan cerita dalam suatu kasus yang mana satu sama lain mempunyai hubungan (tactual grounded) Dalam posita ini juga diuraikan tentang dasar hukum apakah perbuatan itu :
– melawan hukum
– wan prestasi
– perbuatan lain.

2. Petitum (Tuntutan)
Antara posita dengan petitum harus singkron. Petitum atau tuntutan itu ada 2 macam yaitu :
1. Tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
2. tuntutan tambahan yakni suatu tuntutan yang bukan merupakan tuntutan pokok yakni atau merupakan tuntutan penambahan tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.
Misalnya : tuntutan tambahan berwujud.
a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
b. Tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan tuntutan lainnya.

dalam diklat praktek hukum perdata..
Pemahaman tentang pelaksanaan hukum acara perdata.. jadi yang perlu kita tekankan dan fokuskan untuk ini adalah implementasi hukum acara perdata secara empiris atau mendalam.

selama ada hubungan darah (Bapak,ibu dan saudara sekandung) diperbolehkan.
Contohnya anak mewakili bapak di persidangan.
Kemudian untuk perusahaan, boleh di wakili oleh staf/karyawan bagian personalia atau bagian hukum.
Contohnya perusahaan yang diwakili Direktur digugat di pengadilan, dalam hal ini boleh diwakili oleh bagian hukum atau personalia.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *