Berita Desa Internasional Paralegal

DIKLAT PRAKTEK HUKUM PERDATA

Madiun,Sinarpolitan.com-kita telah membahas mengenai surat kuasa dan proses membuat gugatan sebelum diajukan/didaftarkan.Selasa (2/2/2021)

Dalam pembuatan suatu surat kuasa yang harus diperhatikan adalah :
1. Identitas pemberi kuasa.
2. Identitas penerima kuasa.
3. Materai

Tata cara pengajuan gugatan

1.Si penggugat mempersiapkan materi yang akan dia ajukan atau dibuat dalam suatu surat gugatan.

2.Si Penggugat menuju atau mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili hukumnya (sesuai kopetensi Relatif).

3.Setelah sampai di PN Penggugat menuju ke ruangan panitera keperdataan

4.Pada ruangan panitera keperdataan terdapat
– Meja I
Bertugas menerima gugatasn si penggugat, petugas pada meja I menyuruh si penggugat untuk menyerahkan surat kuasanya pada ruangan bagian hukum setelah itu dikembalikan kemeja I untuk pembuatan No.Registase.
– Meja II
Petugas pada meja ini menghitung para tergugatnya untuk menentukan berapa biaya-biayanya.
– Meja III
Petugas pada meja ini menentukan berapa banyak perkara yang harus dikeluarkan.

5.Setelah selesai pada meja-meja dalam ruangan Panitera perdata kemudian diserahkan kepada Panitera Kepala untuk membuat No.Gugatan.
Ex: Perkara No.130/Pdt.G/2020/PN. Skt.

6.Setelah itu diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, kemudian selama 3 hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis hakim untuk menyidangkan gugatan perdata tersebut.

7.Setelah itu para pihak menunggu Relas (surat panggilan untuk melakukan sidang).

8. Relas itu diberikan kepada para pihak, untuk mengikuti persidangan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh majelis hakim.

Pasca Persidangan ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan.
Apa itu upaya hukum?
Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh UU kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu,
1. Upaya hukum biasa dan,
2. Upaya hukum luar biasa.

Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

Upaya hukum biasa terdiri dari :
Banding, Kasasi dan Verzet.

Kemudian untuk Upaya hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perlu digaris bawahi, ketika akan mengajukan Banding :
Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan Banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan Penetapan.
Karena, terhadap Penetapan upaya Hukum Biasa yang dapat diajukan hanya Kasasi.

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDING

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.

Apabila jangka waktu pernyatan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING
Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

1. Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.

2. Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding.

3. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

4. Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima. Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.

5. Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi.
(Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

6. Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang-undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Selain Peninjauan Kembali (PK) upaya Hukum Luar Biasa masih ada DERDEN VERZET :
Derden Verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.

Syarat mengajukan derden verzet ini adalah pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut.

Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut.

Dengan mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi).(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *