Berita Desa Internasional Paralegal

Hukum Kelembagaan Negara

Madiun,Sinarpolitan.com-Berbicara mengenai lembaga negara berarti alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Guna memahami alat
kelengkapan negara tersebut maka diharuskan untuk diketahui konsep dasar atau teori dasar yang berkedudukan sebagai grand theory dalam menganalisis sistem kelembagaan negara. Berdasarkan hal tersebut maka teori dasar yang paling tinggi yaitu teori negara hukum (rechtstaat atau the rule of law).Selasa (19/1/2021)

Secara umum pengertian dari
negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan.
Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga
stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat
perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh
hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi
warganya.

lembaga negara mempunyai kedudukan masing-masing ditinjau berdasarkan regulasi yang membentuknya. Ada lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga negara utama
(main state organ) dan ada lembaga
negara yang berkedudukan sebagai penunjang (auxiliary state organ). Merujuk pada ketentuan pasca diamandemennya UUD NRI Tahun
1945

maka seyogyanya dipahami bahwa setiap
lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat, yang mana berbeda dengan
kedudukan lembaga negara pada masa sebelum amandemen yang mengenal konsep
lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

Hal tersebut dipahami karena konsep lembaga tertinggi negara dipegang oleh MPR pada masa itu yang kemudian diikuti
dibawahnya oleh lembaga tinggi negara lainnya yang menjalankan fungsinya
masing-masing dan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang disahkan oleh MPR.
Namun, konsep tersebut dihilangkan setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, dengan
menempatkan MPR sebagai lembaga yang sederajat dengan lembaga lainnya.
Secara konseptual,
tujuan
diadakannya lembaga-lembaga Negara atau alat-alat kelengkapan Negara adalah
selain untuk menjalankan fungsi Negara, juga untuk menjalankan fungsi
pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus
membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam
rangka penyelenggaraan fungsi Negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri
Soemantri adalah actual governmental
process.

Ada dua unsure pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi
negara yakni organ dan functie. Organ adalah bentuk atau
wadahnya, sedangkan functie adalah
isinya. Macam- macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa
segi yakni;

a.Pembedaan
dari segi Hierarkinya/dari Segi Landasan Hukum
Pembentukannya.

b.Pembedaan
dari Segi fungsinya.

Kalau GBHN di lahirkan lagi apa kelebihan bangsa indonesia GBHN telah dihapus sekitar tahun 2000an, banyak kalangan kwatir apabila GBHN dihidupkan kembali akan membawa indonesia ke era orde baru dan dapat merusak sistem presidensial.

terkait perbedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan
mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih
tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakukan hukum antara lembaga yang satu
dengan yang lain adalah berbeda (misalnya dalam hal protokoler, gaji,dsb), hal
ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk
berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya.
Menurut
Jimly Assidiqie dari segi hirarkhinya ini lembaga negara terbagi menjadi 3
lapis yakni; Lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”. Lapis
kedua, disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan lapis ketiga, disebut dengan
“Lembaga Daerah”. Dengan demikian maka tidak ada lagi istilah “Lembaga Tertinggi
Negara” dan “Lembaga Tinggi Negara”. Penggolongan menjadi 3 lapis

lapis pertama, yang disebut lembaga negara dalam UUD 1945 yakni; Presiden dan
Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Pada lapis kedua, lembaga
negara ini ada yang mendapat kewenangan dari UUD ( misalnya KY, TNI, Kepolisian
Negara, KPU, Bank Sentral dan Menteri Negara). Lembaga-lembaga tersebut ada
yang ditentukan secara tegas baik nama maupun kewenangannya dalam UUD 1945,
namun ada pula yang kewenangannya ada tetapi namanya tidak ada (misalnya KPU).
Selain itu ada pula lembaga negara yang mendapat kewenangan dari UU (misalnya,
Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia,dsb).

lapis ketiga, adalah merupakan organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk
peraturan dibawah UU (Misalnya, Komisi Ombudsman Nasional,dsb). Selain itu
berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 maka ada pula yang disebut dengan “Lembaga
Daerah”, yakni merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah.
Lembaga-lembaga tersebut adalah; Pemerintah Daerah Provinsi yakni Gubernur dan
DPRD Propinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten, yakni DPRD Kabupaten dan Bupati;
serta Pemerintah Daerah Kota, yakni Walikota dan DPRD Kota. Lembaga-lembaga
daerah tersebut sama-sama disebut secara eksplisit dalam UUD 1945. Disamping
itu ada pula lembaga daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *