Internasional

BPKN Apresiasi Raksa Nugraha ,Sosialisasi tentang hak-hak konsumen maupun pelaku usaha menjadi tugas Kementerian/Lembaga dan Pemda juga masih Belum Optimal

Jakarta,Sinarpolitan.com-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI telah menyelenggarakan yaitu pemberian apresiasi kepada pihak-pihak yang peduli akan perlindungan konsumen dengan nama “RAKSA NUGRAHA” Indonesia Consumer Protection Award.Selasa (1/12/2020)
Raksa berarti penjaga, Nugraha adalah Penjaga Anugerah, yang bermakna sebagai Pelindung Konsumen karena Konsumen adalah Anugerah, tidak ada Konsumen maka Pelaku Usaha tidak akan ada.
Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi mengatakan,” Para peserta yang telah mendaftar dan menyampaikan seluruh persyaratan penilaian telah di wawancara dan diverifikasi atas dokumen, kuesioner dan praktik perlindungan konsumen serta penerapan standar pelayanan minimal dan publik. Pada 2020 ini, hasil pemeringkatan ICPA diraih oleh 9 entitas privat dan 5 entitas publik sebagai berikut: Kategori pemeringkatan Entitas Privat yaitu PT Petrokimia Gresik dan PT Angkasa Pura II (Persero) mendapatkan kategori Diamond, RS PHC Surabaya (PT Pelindo Husada Citra), PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI), dan PT Realta Cakradarma, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Tazkiyah Global Mandiri mendapatkan Gold, PT Kreasi Prima Nusantara dan PT Panen Lestari Indonesia mendapatkan kategori Silver, dan untuk Kategori pemeringkatan Entitas Publik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) mendapatkan kategori Platinum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (LKPP) mendapatkan kategori Gold, BPSMB Semarang dan Disperindag Prov. Jawa Barat mendapatkan kategori Silver serta Disperindag Prov. Jawa Timur mendapatkan kategori Bronze”.
Ketua BPKN menyampaikan dalam sambutannya,”Penganugerahan RAKSA NUGRAHA ini dilatarbelakangi dengan kondisi penyelenggaraan Perlindungan Konsumen selama 20 tahun berlakunya UUPK yang masih belum optimal melindungi konsumen. Sosialisasi tentang hak-hak konsumen maupun pelaku usaha menjadi tugas Kementerian/Lembaga dan Pemda juga masih belum optimal, akan tetapi lembaga yang diamanatkan oleh UUPK, belum berfungsi optimal dalam mengadvokasi maupun memulihkan hak-hak konsumen sesuai dengan harapan.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *