Internasional Politik

Stabilitas Politik Hanya Bisa di Capai bila ada kepastian hukum dan Keadilan hukum lewat due process and fair trial.

Jakarta,Sinarpolitan.com.Kenapa Hukum Di Indonesia Itu Selalu Nggak Jelas, Tidak Menentu dan Membingungkan Sehingga Stabilitas Politik Selalu Membahayakan Karena RAWAN POTENSI CONFLICT SOSIAL Secara Vertical dan Horizontal.

Tidak terlalu sulit menjawabnya bila kita mau menoleh sedikit kebelakang dgn sejarah berdirinya Indonesia secara singkat.
1). Para Founding Fathers and Mothers mendirikan NRI dan kemudian menjadi NKRI adalah dengan kesadaran penuh bahwa Indonesia adalah negara NON-DEMOKRASI yang berbentuk NEGARA KESATUAN REPUBLIK yang berdasarkan PANCASILA, PREAMBULE dan UUD 1945 (asli).

Itu sudah menjadi konsensus dan compromised para Founding Fathers and Mothers serta para tokoh pejuang bangsa Indonesia.

2). Meski di era ORDE LAMA dan ORDE BARU ada pergantian KONSTITUSI dan perubahan system pemerintahan, tetapi secara fundamental negara Indonesia masih tetap sebagai NEGARA REPUBLIK NON-DEMOCRACY yang dalam system pemerintahannya berdasarkan pada PANCASILA, PREAMBULE dan tidak keluar dari spirit dan tujuan KONSTITUSI UUD 1945 (asli) karena waktu itu para pejuang bangsa, anggota BPUPKI, PPKI dan anggota panitia 9, semuanya atau mayoritas masih hidup.

Meski pada PEMILU pertama tahun 1955 adalah sangat demokratis dan mungkin pemilu paling demokratis dalam sejarah negara Indonesia, tetapi system pemerintahan waktu itu masih jauh dibilang DEMOKRATIS.

Apalagi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka system pemerintahan Indonesia, bukan hanya tidak lagi REPUBLIK in a real sense, tetapi juga tidak DEMOKRATIS sama sekali.

3). Ketika Presiden Soeharto lengser atau mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, berakhirnya ERA ORDE BARU dan masuknya ERA REFORMASI, Indonesia berubah dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK menjadi negara kesatuan REPUBLIK-DEMOKRASI dengan melakukan amandement UUD 1945 (asli) 4x menjadi:

a). KONSTITUSI UUD 1999
b). KONSTITUSI UUD 2000
c). KONSTITUSI UUD 2001
d). KONSTITUSI UUD 2002

Perubahan KONSTITUSI UUD 1945 (asli) menjadi KONSTITUSI UUD 2002 adalah perubahan yang sangat SUBSTANTIVE dan FUNDAMENTAL, isinya keluar dari cita-cita para Founding Fathers dan Mothers NKRI.

Perubahan yang substantive dan fundamental itu sudah banyak diperdebatkan publik baik oleh scholars, pakar hukum, akademisi dan warga sipil dan jumlahnya tidak sedikit.

Pergeseran substantive dan fundamental dari KONSTITUSI UUD 1945 asli menjadi KONSTITUSI UUD 2002 yang menjadikan Indonesia, bukan hanya negara KESATUAN REPUBLIK tetapi juga negara kesatuan REPUBLIK-DEMOKRASI

Inilah yang menjadi pangkal instabilitas politik dan titik point yang Menambah rancunya Hukum di Indonesia yang sudah rumit, ruwet, mbulet dan jlimet menjadi semakin semrawut dan amburadul bin ambyar.

Keruwetan politik dan hukum di Indonesia itu sudah ada sejak dulu. Hanya sekarang dengan menjadi negara DEMOKRASI, lebih ruwet lagi.

Dari awal berdirinya NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), dimana PANCASILA sebagai hasil konsensus dan compromised para pendiri bangsa, sebagai cita-cita bangsa, sebagai falsafah bangsa atau sebagai ideology bangsa dan sebagai SUMBER dari segala SUMBER HUKUM di Indonesia sejauh ini belum ada terjemahan FINAL dan STANDARDIZED VERSION dari terjemahan PANCASILA yang diadopsi oleh pemerintah secara FORMAL yang dikukuhkan dalam UU.
Bagaimana mungkin satu falsafah bangsa atau satu ideology bangsa yang menjadi SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM di Indonesia itu akan dijadikan SUMBER dari segala sumber hukum tetapi bahasa, terjemahan, pengertian dan interpretasinya masih nggak jelas, ambiguous dan multi tafsir.
sumber dari instabilitas politik dan kerancuan hukum hukum di Indonesia dari awal selama ini hingga sekarang yang masih belum TUNTAS dan ditemukan obatnya.
PANCASILA itu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia maka semua isi KONSTITUSI UUD 1945, TAP MPR, UU, PERPPU, PP, PERPRES dan PERDA harus PANCASILAIS.

Sekarang coba perhatian dan lakukan scrutiny sendiri terhadap isi AMENDEMENT KONSTITUSI UUD 1945 asli selama 4x itu dan semua UU dibawah ini:

KONSTITUSI UUD 2002,
UU MINERBA,
UU CORONA,
UU MIGAS,
UU MD3,
UU KPK,
UU MK,
UU ITE,
UU OMNIBUS.

Apakah KONSTITUSI hasil amandement 4x dan semua UU diatas itu ada yang PANCASILAIS..?

Sekarang barometernya adalah, karena Indonesia sudah bergeser bukan hanya sebagai negara REPUBLIK tetapi juga negara DEMOKRASI (REPUBLIK-DEMOKRASI), maka semua isi KONSTITUSI UUD dan semua TAP MPR, UU, PERPPU, PP, PERPRES dan PERDA selain harus PANCASILAIS, tetapi juga harus DEMOKRATIS….!!!

Bila kalian mau secara jujur terhadap diri sendiri dan tidak bias dalam melakukan scrutiny terhadap isi KONSTITUSI UUD 2002 amendment dan semua produk hukum yang keluar di ERA REFORMASI mulai dari tahun 1999 hingga sekarang, tidak ada satupun yang PANCASILAIS dan DEMOKRATIS.
Terus bagaimana mau dibilang negara REPUBLIK-DEMOKRASI yang berdasarkan PANCASILA bila semua aturan HUKUM tidak ada yang PANCASILAIS dan tidak ada yang DEMOKRATIS….???

5). Ditambah lagi dengan begitu banyaknya KUHAP, KUHP, UU, PERPPU, PP, PERPRES dan PERDA yang tumpang tindih satu sama lain, bahkan ada isi pasal atau ayat KONSTITUSI yang akan diatur oleh ayat KONSTITUSI lainya, aneh dan rancu kok KONSTITUSI mengatur KONSTITUSI…?

Ada lagi UU yang isinya menghapuskan HAK KONSTITUSIONAL yang dijamin oleh KONSTITUSI UUD 1945….???

Yang paling parah dan ini yang bisa trigger instabilitas politik dan hukum di Indonesia adalah bagi PENGUASA, khususnya penegak HUKUM seperti POLISI, BARESKRIM, POLDA, POLRES dan POLSEK yang begitu mudahnya menterjemahkan isi KUHP, UU, PP dan PERPPU sesuai dengan kepentingan POLITIK mereka masing-masing.
Attitude POLISI selama ini adalah citizens are always wrong and POLICE is always right.

Bahkan prinsip dasar hukum dimana ALL CITIZENS ARE PRESUMED INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY UNDER THE RULE/COURT OF LAW WITH DUE PROCESS AND FAIR TRIAL juga tidak dijalankan oleh BARESKRIM dan POLISI,

Bahkan BARESKRIM terkesan tebang pilih dalam menjalankan DUE PROCESS dengan all kind of nonsense excuses.

Activist di borgol, anggotanya sendiri tidak.
Oposisi di borgol, koruptor kakap maling uang rakyat tidak di tangkap

What kind of justice is this. Justice kok cuma buat OPOSISI.

1). Kembalikan kedaulatan tertinggi rakyat kepada rakyat….!!! Semua UU yang Mengkudeta kedaulatan tertinggi rakyat harus dirubah atau dibatalkan.

2). Keberadaan partai politik di Indonesia tidak boleh memiliki kekuasaan lebih besar dan lebih tinggi dari kekuasaan tertinggi rakyat. Dalam demokrasi tidak dikenal Kedaulatan PARTAI.

3). Semua isi KONSTITUSI UUD 2002 hasil amandement 4x dan semua isi KUHAP, KUHP, PKPU, TAP MPR, UU, PERPPU, PP, PERPRES dan PERDA yang tidak PANCASILAIS dan tidak DEMOKRATIS harus dirubah dan dibatalkan.

4). Pisahkan POLRI dari ketiak PRESIDEN atau LEMBAGA EXECUTIVE, karena penempatan POLRI dibawah PRESIDEN melanggar asas demokrasi ON SEPARATION OF POWER.

Menempatkan POLRI dibawah ketiak Presiden Itu sama dengan memberi PRESIDEN dual Powers, yakni: KEKUASAAN EXECUTIVE dan Kekuasaan Judicative lewat tangan POLRI.

Itu melanggar prinsip demokrasi ON SEPARATION OF POWER.

5). Komposisi keanggotaan COMMISSIONER KPU PUSAT dan DAERAH, harus diisi juga oleh minimal 1 wakil dari partai politik yang ikut PEMILU.

Bila ada 10 partai politik yang ikut Pemilu, maka komposisi anggota commissioners KPU terdari dari 10 orang dari wakil partai politik dan 10 orang dari wakil daerah, golongan dan akademisi lewat seleksi yang dilakukan oleh DPR.

Komposisi ini berlaku untuk KPU PUSAT, KPU PROPINSI ,KPU Kab,KPU Kota

Semua keputusan KPU harus dengan QUORUM 100% hadir (20 orang) atau minimal 90% hadir (18 orang) dan 3/4 suara anggota commissioner menyetujuinya atau sebanyak 15 orang untuk 100% atau 14 orang untuk 90% QUORUM.

There is NO PEACE without JUSTICE.
When injustice becomes law, PROTEST becomes a duty.

Bila ingin stabilitas politik di Indonesia, maka tegakkanlah KEADILAN, jangan tebang pilih…!!!

POLRI, TNI dan KPU harus netral dalam system hukum dan pemerintahan demokrasi, khususnya dalam PEMILU dan dalam menegakkan HUKUM, tetapi sayang kata netral ini mudah dipahami dan mudah dimengerti, tetapi mereka (oknum POLISI, oknum TNI dan komisioner KPU,Bawaslu ) tdk patuhi aturan .(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *