Bisnis Internasional Pariwisata

Pelaut KPI Dukung Petisi IKPPNI Dan Sambut Webinar Fungsi dan Manfaat PKL Oleh SISM

Jakarta,Sinarpolitan.com.Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) dari poskonya di Markas Yake dibilangan Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Balimester Jakarta Timur 13310 dalam rilisnya kepada pers (14/11/2020) menyampaikan dukungan penuh terhadap Petisi IKPPNI (Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia) yang disampaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi V DPR yang membidangi antara lain sektor Perhubungan Laut (Hubla) pada hari Kamis, 12/11/2020.
Begitu pula Pelaut KPI menyambut baik diadakannya Webinar Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang diadakan oleh PT Samudera Indonesia Shipping Management (SISM) pada hari Kamis, 18/11/2020. Dengan materi yang akan didiskusikan adalah hal MLC 2006 (Maritime Labour Convention 2006), Asuransi terkait dengan Hak Pelaut, CBA (Collective Bargaining Agreement) dan Serikat Pekerja Pelaut, serta Peran Syahbandar dalam Pengawasan Pengawakan. Semua ini dilatarbelakangi oleh cukup marak kasus yang dihadapi oleh para Pelaut Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban dengan Perusahaan Pelayaran.
Menurut pelaut rating senior Teddy Syamsuri yang ada di komunitas Pelaut KPI merasa bersyukur sudah mulai banyak para perwira pelayaran niaga yang disuarakan oleh CAAIP (Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran) untuk menghendaki adanya kedaulatan bagi “Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut” di bidang maritim. Itu adalah pidato Bung Karno ditahun 1957 saat meresmikan AIP dan bertepatan lahirnya CCAAIP.
Komunitas Pelaut KPI sendiri hal kehendak kedaulatan maritim harus ditegaskan dibumi “Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut” Ini sudah disuarakan pada peringatan Hari Pelaut Sedunia 25 Juni 2020 silam. Dengan demikian nampak ada kita sebagai sesama pelaut yang jika menjadi awak kapal adalah insan yang senasib dan sepenanggungan tutur Teddy Syamsuri, mulai bersatu padu untuk menyuarakan kedaulatan maritim dalam arti seutuhnya.
Pidato Bung Karno ditahun 1957 bukanlah tidak ada latarbelakang pendekatan historisnya, sebab Presiden Soekarno sendiri saat akhir masa jabatannya mengingatkan kita terhadap istilah “Jasmerah”, jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Teddy Syamsuri memulai dengan mengangkat sejarah Kerajaan Sriwijaya diabad ke-9 dibawah Raja Balaputeradewa dari Dynasti Syailendra. Meskipun pusat kerajaannya dipedalaman aliran Sungai Musi, pasukan armada lautnya mampu menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Dan, jadilah Sriwijaya merupakan wilayah perdagangan internasional, dimana para sodagar dari Gujarat India dan para tauke dari Tiongkok melakukan transaksi dagang barternya, yang oleh Sriwijaya dipusatkan di Campa yang menorehkan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Kini Campa yang terdiri dari Laos, Kamboja dan Vietnam, terkesan sampai saat ini menaruh keseganan terhadap Indonesia.
Berikutnya pada jaman Kerajaan Majapahit (1293-1521) yang juga pusat kerajaannya dipedalaman Triwulan Jawa Timur dengan mengandalkan aliran Sungai Gresik. Saat dibawah Raja Hayam Wuruk (1350-1389) dengan Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada berhasil menguasai wilayah matra laut Nusantara. Dari situlah Majapahit mengukir puncak keemasannya. Dengan demikian, jelas ada sejarah yang melatarbelakangi bahwa “Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut dan tidak bisa terbantahkan.
Karena begitu jayanya Sriwijaya dan keemasannya Majapahit, oleh Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia sekitar 3,5 abad itu dijadikan pelajaran berharga dengan upaya memutuskan mata rantai sebagai bangsa pelaut, karena akan menjadi penghalang bagi angkutan pelayaran kompeni VOC yang hilir mudik membawa rempah ke kerajaan Belanda.
Dengan sekuat tenaga dibangunlah jalan dari Anyer ke Panarukan dengan kerja rodi oleh orang pribumi dari pedalaman yang dijajahnya. Menyusul diberlakukan politik Cultur Steelsel dengan orang pribumi dipaksa untuk program tanam perkebunan. Untuk tidak melakukan perlawanan para mandor perkebunan, digunakan orang dari timur Indonesia yang berpotensi bisa diciptakan politik divide et impera.
Bagi penduduk pantai atau orang pribumi pesisir yang sebagian besar menjadi nelayan dan agar tidak bisa mengetahui jalur transportasi laut kompeni VOC, diberlakukan bangunan gubuk tinggal mereka harus menghadap ke darat atau ke pedalaman, bukan menghadap laut. Termasuk agar ada perbedaan kelas penduduk pribumi, kaum nelayan adalah orang pabelah dibawah kelas kaum buruh atau orang pribumi dipedalaman.
Kondisi bangsa Indonesia yang begitu rupa sepanjang masa penjajahan kolonial Belanda, yang tidak setahun dua tahun tapi berabad-abad. Maka mindset Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut berubah menjadi Bangsa Agraris. Di era Bung Karno sebenarnya ingin mengembalikan mindset yang warisan kolonial Belanda dengan membentuk Menteri Koordinator bidang Maritim yang dipecayakan kepada Letjend. KKO Ali Sadikin.
Sayangnya meskipun Ali Sadikin berhasil atas anjurannya agar para tokoh pelaut dan perwira pelayaran niaga senior CAAIP membentuk PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) ditahun 1966 yang kemudian ditahun 1976 berganti nama KPI, organisasi serikat pekerja pelaut Indonesia itu kemudian termarjinalkan dengan kembalinya mindset bangsa kita ke agraris selama pemerintahan Presiden Soeharto yang memang asal keturunan kaum tani. Maka kehidupan pelaut yang termarjinalkan itu semakin nyungsep.
Padahal Unclos 1982 yang diperjuangkan semasa Bung Karno dengan Deklarasi Juanda 1957 itu, telah dengan jelas memperluas wilayah yurisdiksi laut kita sehingga menjadi dua pertiga dari seluruh luas wilayah NKRI. Namun warisan yang ditinggalkan kolonial Belanda yang membentuk orang pribumi yang punya jabatan atau jadi birokrat, sayangnya justru mengikuti budaya kolonial Belanda. Oknum aparat birokrat pemerintahan Indonesia dan sampai saat ini masih banyak yang bermental feodal dan bergaya hidup borjuis, asli warisan kolonial Belanda. Kendati Presiden Jokowi menyerukan agar berlaku Revolusi Mental dengan fokus Reformasi Birokrasi, nampaknya masih pada tataran retorik yang diiyakan oleh oknum pejabat birokrat tapi tetap tidak diindahkan dalam sikap dan perilakunya karena memang merasa sudah hidup nyaman sekalipun dianggap feodal atau borjuis.
Ini semua adalah perjuangan untuk tegaknya kedaulatan maritim, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Oknum pejabat yang berkompeten disektor perhubungan laut dan dari alumni akademi ilmu pelayaran pun, masih sulit dan belum mampu untuk merubah mental dan reformasi atas jabatan yang amanahnya.
“Namun siapa lagi yang akan bisa merubah nasib kaumnya, jika bukan dari diri kita sendiri yang harus merubahnya untuk tegaknya kedaulatan maritim ini. Kalau bukan dari kita yang memperjuangkannya sekalipun tidaklah gampang, maka apa artinya pidato Bung Karno yang heroik bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa Pelaut. Pun sejarah kedigjayaan nenek moyang kita menguasai laut yang petilasannya terpahat didalam stupa Candi Borobudur itu,” jelasnya
“Padahal jika kedaulatan maritim bisa tegak dipastikan semboyan ‘Brotherhoods’ yang berlaku bagi kaum pelaut sedunia, tidak mungkin muncul intoleran, radikalisme, dan politik identitas. Jadi Petisi IKPPNI dan Diskusi Webinar SISM sangat perlu kami, Pelaut KPI, dukung. Semoga kita semua tetap terjaga kebersatuan kita. Kita bersatu, kita menjadi kuat.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *