Reses H. Soehartono berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
Nganjuk ,Justicecyber.online- Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII Drs. H. Soehartono., M. SI menggelar kegiatan kunjungan kerja atau reses dalam masa sidang 1 Tahun 2020-2021 yang digelar di kantor DPD Partai NasDem Jalan Gatot Subroto No. 36 Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Rabu (21/10/2020).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk H. Herry Widianto, Ketua Fraksi NasDem beserta anggotanya, serta beberapa pengurus DPD partai NasDem Kabupaten Nganjuk.
(dari kiri) H. Soehartono dengan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk H. Herry Widianto, SE., MM
Dalam sambutannya, H. Soehartono menginginkan setelah reses ini dirinya bisa lebih dekat dan mengayomi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Karena kegiatan reses merupakan salah satu kegiatan dari DPR yang wajib dilakukan untuk bertemu langsung dengan masyarakat.
“Saya itu maunya kegiatan reses nantinya bisa dilakukan di setiap DPC atau Kecamatan. Karena bisa semakin mendekatkan Anggota DPR dengan masyarakat. Apa yang dikeluhkan masyarakat dan apa masukan dari masyarakat bisa kita tampung,” jelasnya.
Kegiatan reses yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB ini nampak semakin meriah saat sesi tanya jawab antara kader NasDem dengan H. Soehartono dimulai. Pasalnya, terdapat 2 penanya, yaitu Maryono Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot serta Suparni warga Desa Sukorejo Kecamatan Loceret.
Sesi tanya jawab saat reses berlangsung
Maryono mengeluhkan irigasi untuk pertanian khususnya di musim kemarau seperti sekarang ini. Dirinya meminta adanya embung untuk menjadi cadangan air yang bisa dimanfaatkan petani. “Negara saat ini gencar melakukan pembangunan irigasi, tapi disini masih kekurangan air khususnya Nganjuk bagian barat. Jadi saya mohon tolong dibuatkan bendungan,” pungkasnya.
Selain itu, Suparni menegaskan 3 poin terkait program untuk DPD Partai NasDem Kabupaten Nganjuk seperti program pengairan bagi petani, bedah rumah bagi warga kurang mampu dan jembatan gantung untuk akomodasi warga dari desa ke kota.
H.Soehartono .Msi yang kini duduk di Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan pencarian dan pertolongan mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan Maryono dan Suparmi akan disampaikan ke pusat.”Terkait HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) itu bisa langsung namanya Regular, itu dari Balai Surabaya atau PUPR Brantas Surabaya,” tegasnya.
H. Herry Widianto, SE., MM
Masih dalam kesempatan yang sama, H. Herry Widianto menjelaskan bahwa seluruh kader NasDem harus mempersiapkan tameng NasDem-nya untuk mempersiapkan diri menuju tahun 2024.
“Saya berharap dengan kegiatan kali ini seluruh teman-teman kader bisa menindaklanjuti hasil reses. Agar nantinya bisa diwujudkan dan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk,” ungkapnya.(Adv )
Simalungun,Sinarpolitan.com – Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanuddin SIP, MM Mengangkat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menjadi warga kehormatan Kodam I/Bukit Barisan dilaksanakan di Pantai Haranggaol Simalungun, Pematang Siantar, Sumut, Jumat (2/7/2021). Kegiatan Pembaretan Kapoldasu menjadi warga kehormatan Kodam I/BB diawali dengan atraksi ledakan, […]
Jepara,Sinarpolitan.com–Babinsa Koramil 12/Donorojo, Koptu Puput menghadiri rapat koordinasi dalam rangka Pembentukan Relawan Desa Aman Covid-19, yang di gelar di Aula Balai Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.Pada Jum’at (15/1/2021). Kegiatan Rapat koordinasi ini dihadiri Petinggi Desa Banyumanis Subandrio, seluruh Perangkat Desa, Bidan Desa Shinta, Ketua RT dan RW, Perwakilan dari Tokoh Masyarakat. Rapat ini dipimpin […]
Jakarta,Sinarpolitan.com-Pandemi covid-19 menimbulkan dampak ekonomi yang berbeda sama sekali dibandingkan krisis 1998. Yang terawal dan terburuk terdampak akibat krisis Kesehatan ini adalah UMKM dan sektor informal. Ambruk seketika tatkala pandemi ini diumumkan pemerintah pada bulan maret 2020 yang lalu. Pada bulan Juli 2020, Asian Development Bank (ADB) menyampaikan 48,6% UMKM di Indonesia telah mengalami kebangkrutan. […]
