Paralegal

Misterius skandal jiwasraya Penegakan Hukum Era Pemerintahan Jokowi

Jakarta-Sinarpolitan.com Menghebohkan publik tanah air, dimana dugaan korupsi sistemik terhadap pengelolaan dana investasi di  PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Negara berkisar Rp 13,7 Triliun menambah buruknya kesadaran hukum kita. Selain bagian dari kerakusan, korupsi yang merugikan Negara begitu besar tersebut disinyalir dilakukan secara berjamaah. Menambah deretan kasus korupsi lainnya yang belum kunjung tuntas diselesaikan penegak hukum di Indonesia.

Ada kasus semisal Asabri sekitar 10 Triliun, Bank Century Rp 8 Triliun, Pelindo II Rp 6 Triliun, sampai dengan kasus korupsi BLBI, e-KTP, Hambalang. Termasuk yang santer saat ini adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wahyu Setiawan, salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menambah deretan ragam kasus korupsi di Indonesia.

Belum lagi terdapat kasus-kasus gratifikasi lain yang meski tidak bombastis, tapi turut mencoreng nama baik masyarakat Indonesia, dan khususnya lembaga dimana para tukang korup ini bernaung. Seperti penyakit kronis, tingkatan korupsi kita jika diposisikan seperti penyakit kanker berada pada stadium (stage) IV. Mulai menyebar ke jaringan institusi lain. Indonesia sudah menjadi darurat korupsi.

Itu sebabnya perlu penanganan serius. Skala atau cakupan korupsinya menjadi akut, sehingga perlu penanganan extra ordinary. Jangan dianggap sepeleh, Pak Presiden Joko Widodo harus menyelesaikan problem substansial ini. Indikator kemajuan pembangunan secara holistik termasuk pada sektor membangun mental para birokrat, pejabat Negara dan masyarakat umumnya. Bila masih ada korupsi, pemerintah dipastikan masih gagal.

Hal tersebut pula berdampak pada situasi pembangunan infrastruktur. Dimana anggaran yang luar biasa besar itu, ketika dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, maka hasilnya akan dirasakan masyarakat luas. Bukan malah dikorupsi kaum bandit. Rasanya, hukuman bagi para pencuri uang rakyat harus diberatkan lagi. Perlu ada revisi Undang-Undang tentang sanksi bagi pelaku korupsi agar diberatkan lagi.

Sehingga efek jeranya benar-benar efektif bila aturan itu ditetapkan. Berhenti penerapan regulasi yang standar ganda. Hukum harus dijalankan dengan tidak melakukan tebang pilih, keluarga, gerbong politik, dan relasi koneksi, jangan menjadi penghambat dalam penerapan aturan. Bagi mereka yang salah, koruptor kelas kakap atau kelas teri, silahkan diberikan hukuman yang sepadan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kasus Jiwasraya yang disinyalir melibatkan beberapa Menteri era Jokowi-Ma’ruf tidak dituntaskan, hal ini akan melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Syukurlah, dalam prosesnya saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan kurang lebih 5 Tersangka, yang kemungkinannya bertambah. Pada segmentasi lain, publik mulai mengerti sehebat dan power fullnya penegak hukum seperti Kejagung, KPK, dan institusi Kepolisian, bila Presiden tidak serius menangani korupsi tetap saja, peran mereka tak ada gunanya.

Presiden punya hak intervensi bila institusi penegak hokum lambat, atau berbelit-belit dalam penanganan kasus hukum. Stop memelihara cara pandang bahwa Presiden tidak boleh mengintervensi persoalan hukum. Sebab angka Triliunan rupiah ditengah Indonesia dililit hutang Luar Negeri, maka sangat berarti jumlah tersebut. Sama bandingannya dengan jutaan nasib masyarakat ekonomi lemah yang tak kunjung sejahtera karena belum punya pekerjaan tetap. Artinya, Presiden perlu menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi.

KPK yang baru masih punya energy kuat dalam penuntasan kasus korupsi. Mereka perlu mendapat topangan dari Presiden sebagai kepela Negara dan kepala pemerintahan mempunya kekuasaan tertinggi di republik Indonesia ini. Jangan merendahkan kewenangan itu dengan alibi takut mengintervensi proses hukum. Sekalipun nanti terindikasi terlibat para Menterinya, Presiden Jokowi diharapkan lebih depan memerintahkan KPK menangkap para koruptor Jiwasraya.

Beberapa tersangka sudah ditangkap. Ada dugaan kuat, akan menyusul para tersangka lainnya. Apalagi publik mulai belajar bahwa tradisi para koruptor kita saat memaling uang rakyat, yaitu dengan cara gotong royong. Secara otomatis, masih ada lagi calon tersangka lainnya yang harus diberi hukuman setimpal dengan perbuatannya itu.

Sebelumnya Jiwasraya yang diketahui mengalami tekanan likuiditas, sehingga mengalami ekuitas perseroan, tercatat negatif Rp 23,92 Triliun pada September 2019. Untuk kembali sehat, Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 Triliaun. Mega korupsi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi terungkap satu per satu. Apakah Jokowi tetap diam, bersembunyi dibalik teriakan publik tentang keadilan hukum?.

Kurang elok, ketika Presiden Jokowi masih berargumen menghargai proses hukum. Takut intervensi. Harusnya disegerakan, percepat proses hukum tangkap semua pelaku korupsi Jiwasraya. Para bandit kasus korupsi lain juga diamankan. Tugas Jokowi bukanlah gerakan radikalisme yang beraroma politis. Atau komunisme, terorisme yang kadang-kadang terkesan mesterius. Melainkan, penegakan hukum yang adil. Sejatinya Jokowi wajib turun tangan.

Jangan membiarkan kasus Jiwasraya menguap, atau sengaja didiamkan. Ungkap semuanya dengan telanjang, masyarakat berharap tetap dalam hubungan mengajak perang korupsi. Presiden Jokowi bisa menjadi imam besar buat kita semua.

Presiden menjadi pioneer masyarakat Indonesia agar tuduhan tentang ketidakberanian beliau melawan para koruptor kelas kakap terbantahkan. Jangan diamkan, Indonesia yang sedang emergency korupsi perlu diselamatkan.

Contohnya, jika mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’urf diduga kuat terlibat dalam gelombang korupsi Jiwasraya, silahkan Jokowi mendorong untuk diproses segera. Jangan diskriminasi dalam penegakan keadilan. Nyali itu sering kita lihat dalam pidato dan wawancara Presiden Jokowi di layar kaca Televisi, tapi apakah setelahnya itu masih jalan?. Kan publik hanya melihat penerapan hukum yang riil.

Berhenti Presiden Jokowi bersembunyi dibalik argument menghargai proses hukum. Yang kemudian membuat Presiden bersikap pasif terhadap para koruptor, idelanya bertindak menjadi mobilisator dalam pemberantasan korupsi. Jangan memberi toleransi terhadap para pencuri uang rakyat.

Jika dibiarkan lolos, maka sama saja pemerintah mencoba melanggengkan pembunuhan beruntun terhadap nasib masyarakat. Para koruptor makin tumbuh dan melakukan aksi-aksi jahatnya. Korupsi adalah simbol kejahatan yang massif merusak tatanan keindonesiaan kita sebenarnya, jangan dibiarkan mereka bergerilya terus.

Benarkah Jokowi tidak serius menuntaskan korupsi?, kita dapat membaca jejak digitan dan riwayat beliau untuk urusan yang satu ini. Terbuka dibeberapa tempat, Jokowi tegas mengutuk perbuatan menyimpang. Perbuatan yang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi merugikan rakyat, dilarangnya.

Dalam soal korupsi, kita mengingatkan beliau, menggugah hati Presiden agar jangan menjadi follower. Menjadi penggerak dalam proses penyelesaian korupsi. Jangan membuat posisi Presiden menjadi parsial.

Bermunculan spekulasi keterlibatan orang besar dalam kasus ini. Ada pertanyaan soal posisi Jokowi dalam gelombang besar skandal Jiwasraya. Apakah Jokowi terseret?. Bagi saya pertanyaan itu terlalu prematur dijawab. Momentum Pemilu 2019 memang begitu berharga, banyak modal diperlukan untuk kampanye di Pemilu.

Namun, bukan berarti Jokowi ikut berkonspirasi mencuri dana investasi tersebut demi kebutuhan kampanye. Sekedar curiga boleh saja, tapi jangan sampai menuduh. Selebihnya kita menunggu hasil dari tuntas dari Kejagung yang menangani kasus ini. Kecurigaan soal mengalirnya dana tersebut ke partai politik juga membuat ramai publik. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *