Berita Desa Paralegal

Tangani 3 Proyek Berujung Gagal Kontrak, UKPBJ Kabupaten Ngawi Dipolisikan

Ngawi, Sinar Politan – Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dipolisikan. ini setelah proses pengadaan barang dan jasa dari APBD 2018, dinilai dipaksakan, sehingga berujung gagal kontrak dan merugikan.

Pelapor atas nama Sumadi, salah satu warga Ngawi, mendatangi Mapolres Ngawi, Senin (23/03/2020).

“Proyek yang saya laporkan ini adalah yang berujung tidak selesainya pekerjaan, merupakan tiga proyek yang bersumber APBD 2018 dan berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Ada tiga proyek yang sejak dari proses pengadaannya melalui Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dinilai pelapor janggal dan dipaksakan.

Tudingan ini meliputi proyek pembangunan sculpture Taman Dungus, yang dimenangkan CV. Sugihwaras Bangun Persada, proyek saluran Jl. Panjaitan yang dimenangkan PT Tujuh Tujuh Sembilan dan proyek pavingisasi Jl Cerme, Desa Gentong, Kecamatan Paron yang dimenangkan CV. Baladewa.

“Ketentuan dan persyaratan yang seharusnya dipatuhi, ada indikasi telah dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga memenangkan pelaksana yang kurang capable,” ungkap Sumadi.

Beberapa kejanggalan yang dikemukakan tersebut, misalnya menyangkut keberadaan kantor ketiga perusahaan pelaksana yang dinilainya meragukan bahkan fiktif.

Selain itu, perlu diragukan pula proses klarifikasi lapangan yang dilakukan UKPBJ, lantaran dari hasil penelusuran yang dilakukan pelapor, ada dugaan kejanggalan dalam bukti surat dukungan serta hasil uji lab untuk paving, kanstin dan uskup.

Menurut Sumadi, semestinya kejanggalan seperti itu sudah bisa ditangkal selama proses pengadaan dan lelang tender, namun dalam tiga proyek tersebut tampaknya ada indikasi dipaksakan menang meskipun persyaratan terdapat kelemahan.

Proses pengadaan barang dan jasa sampai saat ini belum banyak yang mencermati apalagi melaporkan ke aparat hukum.

“Akibat proses yang tidak cermat ini, menjadi rangkaian penyebab kemenangan lelang tender oleh perusahaan kurang capable sebagai pelaksana proyek, dan akhirnya berujung gagal,” ungkap Sumadi.

Ketiga proyek yang dilaporkan tersebut, ternyata memang tak dapat menyelesaikan kontrak kerja yang telah dimenangkan tendernya.

Selain itu juga menyisakan PR sebab proyek pembangunan Taman Dungus akhirnya diselesaikan tahun 2019 dengan tender ulang.

Sedangkan proyek saluran Jl Panjaitan dalam penanganan Kejaksaan Negeri Ngawi dan proyek pavingisasi masih ada kelebihan bayar sekitar Rp 60 juta yang belum bisa ditagih hingga kini.(supri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *