Paralegal

Diduga Lamban, Pelapor Kasus Korupsi Proyek Satpol PP, Pertanyakan Langkah Kejari Ngawi

Ngawi, Sinar Politan – Langkah Kejaksaan Negeri Ngawi dalam penanganan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, kini dipertanyakan. Hal ini terbukti dengan datangnya pelapor kasus dugaan korupsi di proyek Satpol PP, Rabu (18/03/2020).

“Ini karena tiga bulan lalu saya laporkan, namun belum ada tindak lanjut yang memadai,” ungkap Irwan Syaputra, sang pelapor.

Kasus ini dilaporkan Irwan setelah Dinas Satpol PP melaksanakan proyek pembangunan gedung induk tahun 2019 lalu, senilai lebuh dari Rp 2,966 M.

Pada saat itu pula, di Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, juga membuat sumur di lokasi yang sama. Namun pembuatan sumur dilaksanakan dalam proyek terpisah, dengan memakai sistem penunjukan langsung (pl) senilai Rp 196,87 juta.

“Kedua proyek ini walau terpisah, namun menggunakan mata anggaran yang sama, di lokasi dan tahun yang sama serta sumber anggaran juga sama yakni APBD 2019,” ungkapnya.

Adanya ‘pemisahan’ proyek antara membangun gedung dan membuat sumur seperti yang terjadi di Dinas Satpol PP itulah, yang menurutnya, menyisakan pertanyaan.

“Patut diduga, modus seperti itu berpotensi menimbulkan kolusi karena sistem penunjukan langsung tanpa seleksi lelang,” ungkapnya.

Setelah melaporkannya ke Kejari Ngawi, pada 23 Desember 2019, Irwan pun mempertanyakannya melalui surat. “Ini karena sebagai pelapor pun, saya belum pernah dimintai keterangan,” ujarnya.

Usai mengirimkan suratnya, Irwan pun akan menunggu hasil telaah pihak kejaksaan tujuh hari mendatang. “Kalau belum ada juga, ya saya pertanyakan ke Kejagung”.(supri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *